Otoinfo.id – Ketua Umum IMI Pusat, Moreno Soeprapto, menyampaikan pandangannya terkait wacana impor 105 ribu unit kendaraan pikap dan light truck dari India untuk kebutuhan operasional KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, kebijakan impor secara CBU (Completely Built Up) dengan nilai hampir Rp25 triliun tersebut tidak sejalan dengan Asta Cita yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai langkah itu justru berpotensi menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri dan malah membuka lapangan kerja bagi negara lain.
Moreno yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo adalah membuka lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran. Dengan impor kendaraan dalam jumlah besar secara utuh, menurutnya peluang bagi tenaga kerja nasional menjadi sangat minim. Padahal, spesifikasi kendaraan pikap dan light truck yang dibutuhkan sejatinya juga tersedia dan dapat diproduksi di Tanah Air.
Ia menambahkan, momentum ini seharusnya menjadi peluang besar untuk menunjukkan bahwa industri rancang bangun dan modifikasi kendaraan dalam negeri sudah sangat siap dan kompeten. Di bawah ekosistem IMI, terdapat banyak builder dan engineer lokal dengan kemampuan yang tidak kalah dari luar negeri. Bahkan, Bidang Modifikasi dan Mobil Listrik IMI dipimpin figur kompeten seperti Andre Mulyadi. Beberapa anggota IMI juga telah mampu melakukan konversi kendaraan secara menyeluruh, mulai dari sasis, bodi hingga sistem penggerak, baik mesin konvensional maupun listrik. Builder seperti Signal Kustom bahkan sudah mengembangkan prototype kendaraan listrik sejak 2009.
Menurut Moreno, jika kebutuhan kendaraan KDMP diarahkan untuk diproduksi atau dibangun oleh industri dalam negeri, maka akan memberikan stimulus ekonomi bagi UMKM otomotif dan industri kreatif. Hal ini juga menjadi bukti konkret dukungan terhadap kemandirian industri otomotif nasional sekaligus panggung menunjukkan kompetensi anak bangsa. Pemerintah dan IMI, lanjutnya, dapat berperan sebagai fasilitator dan quality gate agar kendaraan yang dibangun memenuhi standar keselamatan, regulasi, dan kelayakan jalan, sehingga kebijakan yang diambil menjadi investasi jangka panjang bagi industri nasional.
Lebih jauh, Moreno menyebut pengadaan kendaraan KDMP seharusnya menjadi momentum bagi PT Pindad, Polytron, Kancil, serta kendaraan produksi PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang melibatkan ahli lokal, mahasiswa, dan lulusan SMK. Ia menegaskan bahwa PT Pindad sebagai calon mobil nasional memiliki kemampuan memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan Agrinas. Jika kapasitas belum mencukupi, pemerintah bisa memanfaatkan kendaraan produksi dalam negeri yang telah lama memproduksi pikap dan light truck dengan tingkat TKDN minimal 40 persen seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, Daihatsu, Isuzu, Wuling, hingga DFSK.
Moreno juga mempertanyakan urgensi impor, terlebih merek seperti Mahindra & Mahindra serta Tata Motors belum memiliki pabrik maupun jaringan dealer di Indonesia. Ia menyoroti potensi persoalan layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang jika terjadi kerusakan. Dalam situasi ekonomi dan industri otomotif nasional yang tengah lesu, menurutnya BUMN seharusnya menjadi instrumen untuk menstimulasi industri dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kebijakan impor di tengah kondisi tersebut dinilai ironis dan kontradiktif dengan semangat penguatan industri serta penciptaan kerja berkualitas yang dicanangkan pemerintah.
