Otoinfo – Kebijakan mengenai insentif untuk mobil hybrid atau setengah listrik diperkirakan baru akan diterapkan saat Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden kedelapan Indonesia.
Yannes Martinus Pasaribu, seorang pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menyatakan bahwa sinyal positif dari pemerintah terkait insentif Kendaraan hybrid sudah ada, namun saat ini masih terhambat oleh transisi pemerintahan.
Sejumlah kajian dan diskusi telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak serta manfaat dari insentif tersebut. Namun, kabinet saat ini masih merumuskan kompleksitas aturan yang melibatkan banyak kementerian terkait insentif ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa insentif untuk mobil hybrid dapat menjadi langkah transisi yang efektif menuju adopsi kendaraan listrik yang lebih luas.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai kapan kajian biaya mobil hybrid akan selesai. Pemerintah, menurut Yannes, juga masih mempertimbangkan dampak penurunan pemasukan pajak akibat diberlakukannya insentif Kendaraan hybrid.
Pada akhir tahun lalu, pemerintah sudah berniat memberikan insentif sebesar Rp40 juta untuk Kendaraan hybrid, tetapi rencana ini belum juga terealisasi. Kemudian, pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa para pembantunya tengah mengkaji masalah biaya mobil hybrid.
Di sisi lain, insentif untuk mobil hybrid juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap insentif ini menghambat proses peralihan dari kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, berpendapat bahwa insentif untuk mobil hybrid tidak begitu penting diterapkan karena mobil hybrid masih menggunakan bahan bakar fosil yaitu bensin.
Dengan banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan, kebijakan insentif Kendaraan hybrid ini tampaknya harus menunggu hingga pemerintahan yang baru terbentuk dan stabil di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Otoinfo
